Instal ISPConfig3 dengan Mudah di Debian Server

Instalasi ISPConfig3 biasanya dilakukan dengan cara manual, tapi kali ini kita bisa lakukan secara (hampir) otomatis, mudah, dengan instruksi sbb.:

cd /tmp; wget --no-check-certificate -O ISPConfig3.tgz https://github.com/dclardy64/ISPConfig-3-Debian-Installer/tarball/master; tar zxvf ISPConfig3.tgz; cd *Installer*; bash debian_install.sh

Apabila ada masalah dengan instruksi ‘debian_install.sh’, gantikanlah dengan ‘install.sh’, sebagai berikut:

cd /tmp; wget --no-check-certificate -O ISPConfig3.tgz https://github.com/dclardy64/ISPConfig-3-Debian-Installer/tarball/master; tar zxvf ISPConfig3.tgz; cd *Installer*; bash install.sh

Sumber: https://vpsboard.com/topic/1299-ispconfig-3-autoinstaller-for-latest-debianubuntu/

Kritik atas Metoda Quick Count dari NDI

Bisa dilihat di sini.

Sepertinya banyak yang belum sadar bahwa quick count itu “ilmiah” dalam arti ada pertanggungjawaban atas objektivitas hasil dalam bentuk “confidence level” dan “margin of error”. Kedua indikator ini menggambarkan kerendahhatian ilmiah bahwa kesimpulan statistik dari quick count memiliki kemungkinan SALAH (bukan sebaliknya, bahwa karena “ilmiah” maka pasti benar). Benamkan ini dalam konsep “ilmiah” kita. Kalau tidak setuju monggo kita diskusikan.

UnlikeUnlike ·  · 
  • Ini Irwank Apalagi kalau lembaga penyelenggara nya sdh partisan.
    6 hrs · Unlike · 1
  • Rahmat Mulyana menyimak, sangat menarik catatan prof Khairil Anwar N
    6 hrs · Unlike · 2
  • Ferli Deni Iskandar Philips Vermonte terima kasih atas tanggapan Anda. Anda sudah saya untag di status. Tetapi perlu dijelaskan bahwa pertimbangan saya men-tag Anda adalah untuk memberi kesempatan klarifikasi atau bantahan kalau2 opini saya keliru. Di diskusi sebelum ini Anda malah berterimakasih telah di-tag. Tetapi kalau kali ini dan seterusnya Anda tidak ingin di-tag, saya hormati keinginan Anda. Oya, apakah Anda sama sekali tidak ingin di-tag, meski pun di komentar? Rasanya tidak fair kalau saya mendiskusikan CSIS atau Anda tanpa mengundang Anda untuk berpartisipasi.

    Ferli Deni Iskandar's photo.
    4 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Saya berpendapat bahwa kajian ilmiah atas metoda quick count yang digunakan (siapa pun) wajib dilakukan karena 2 hal: 1) Argumen bahwa quick count baik, atau bahkan terbaik, sebagai prediksi atas hasil akhir penghitungan suara, dilandasi pada klaim atas bobot keilmiahan aktivitas tsb. 2) Quick count sangat berpengaruh pada opini masyarakat luas, dan krusial dalam menghasilkan keterpilihan calon2 yang ada. Sebagai sebuah bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban, Anda yang melaksanakan quick count sebaiknya legowo untuk disorot oleh banyak pihak. Apalagi ini adalah sorotan dari sisi pertanggungjawaban ilmiah. Maaf, Persepi tidak cukup kredibel untuk melakukan audit, terutama karena pimpinan/pengurusnya secara terbuka sudah menyatakan preferensi pada satu pihak, sehingga ada konflik kepentingan di situ.
    4 hrs · Edited · Unlike · 2
  • Ferli Deni Iskandar Kritik pada metodologi ala NDI ini tidak memandang siapa pun yang menggunakannya. CSIS mungkin bukan satu2nya. Kritik ini juga tidak spesifik untuk pilpres ini saja. Ini adalah kajian atas semua quick count yang sudah dilakukan, dan lebih penting lagi, bagaimana supaya quick count mendatang lebih bisa dipertanggungjawabkan, oleh siapa pun penyelenggaranya.
    4 hrs · Like

     

  • Ferli Deni Iskandar Argumen inti kritik saya pada metodologi ala NDI ini adalah pada inkonsistensi atau (saya koq mulai melihatnya sebagai) ‘sulapan’ rumus; masih di tataran konseptual, yang argumennya – mestinya – lebih jernih dan sederhana dibandingkan misalnya ketika kita sudah memperhitungkan aspek praktek lapangan.
    4 hrs · Like
  • Rahmat Mulyana ada argument dari Rob Allyn soal QC di indonesia sila akses http://asiapacific.anu.edu.au/…/every-vote-must-be…/

    asiapacific.anu.edu.au

    Rob Allyn, a media consultant to Prabowo and Jokowi, sets the record straight about his political work
  • Emmy Hafild Ferli Deni Iskandar: sepertinya Anda sudah memutarbalikkan logika Anda sendiri utk mencari pembenaran. Sudah stop saja nanti jadi puyeng sendiri loh
    4 hrs · Like · 1
  • Ferli Deni Iskandar Begini ilustrasinya, ketika kita punya populasi 185,8 juta pemilih, dengan confidence level 99% dan margin of error 1%, berapakah jumlah sampel acak yang perlu diambil? Kita bisa hitung bahwa angka jumlah sampel pemilih yang dibutuhkan untuk mencapai target akurasi di atas adalah 16 ribuan orang (persisnya 16.586 pemilih).

    Ferli Deni Iskandar's photo.
    3 hrs · Edited · Like
  • Ferli Deni Iskandar Itu kalau kita ingin ambil sampel dari individual voters secara acak. Bagaimana kalau kita ingin ambil sampel dari TPS? Kita punya data populasi TPS sebanyak 478.658. Dengan target akurasi yang sama, confidence level 99% dan margin of error 1%, kita akan peroleh bahwa sampel populasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 16 ribuan juga (persisnya 16.032 TPS).

    Ferli Deni Iskandar's photo.
    3 hrs · Edited · Like
  • Ferli Deni Iskandar Yang ‘unik’ dari metodologi NDI adalah mencampuradukkan satuan sampel yang digunakan. Jadi, menurut NDI, untuk memenuhi target akurasi di atas, kita bisa asumsikan jumlah sampel pemilih yang dibutuhkan dipenuhi oleh sekian banyak TPS. Dalam hal ini, angka 16.586 dibagi dengan angka asumtif rerata pemilih per TPS untuk sampai pada angka sampel TPS yang dibutuhkan. Misal digunakan angka asumtif rerata pemilih per TPS 388 orang (hasil bagi 185,8 juta pemilih oleh 478.658 TPS), maka kita hanya membutuhkan sampel TPS sebanyak 16586/388 = 43 TPS (?!). Wah, kalau begitu, cukup hanya mengambil data dari 43 TPS? Tidakkah ini terasa aneh?
    3 hrs · Edited · Like
  • Rahmat Mulyana IMHO, kawalpemilu itu upaya yang bagus. tapi seperti aplikasi apapun, keabsahannya selalu ditentukan dua hal : pertama input yang benar (garbage in-garbage out), kedua alur proses : siapa yang bisa memastikan bahwa air untuk gelas A tidak masuk ke gelas B. Jadi, harus ada yg tanggung jawab, harus ada yg audit bhw alur proses sdh benar, dan input bisa diverifikasi. saya akan tenang jika form c1 dibuat seperti form SMPTN dgn dotted input dan pinsil 2 B yg bisa dibaca komputer. kalau form tulisan tangan, aplikasi mana yg bisa akurat baca perbedaan tipe tulisan tangan.
    3 hrs · Unlike · 1
  • Ferli Deni Iskandar Andri Senjaya maaf posting Anda soal kawalpemilu.org saya hapus karena tidak relevan dengan topik bahasan di sini, kuatir jadi melenceng dari topik.
    3 hrs · Like
  • Budi Rahardjo Jika data masuk yang dipertanyakan bagus atau tidaknya, maka metoda perhitungan apapun tidak bisa digunakan
    3 hrs · Like
  • Rahmat Mulyana ok kawalpemilu kita bahas di tempat lain
    3 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Jadi, menurut saya, ada non-linearitas dalam hubungan akurasi dengan jumlah sampel. 16 ribuan pemilih yang dipilih secara acak TIDAK BISA diwakili oleh 43 TPS (atau pun 2000 TPS) yang juga dipilih secara acak. Keteracakan 43 TPS, atau pun 2000 TPS, bahkan pun ketika memang ketika dihitung ternyata terdiri dari 16 ribuan pemilih, tiidak sama dengan keteracakan 16 ribuan pemilih yang dipilih satu per satu.
    3 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Di situlah masalahnya dengan metodologi ala NDI. Ada aspek ‘degree of randomness’ yang ketlingsut dari perhitungan.
    3 hrs · Like
  • Budi Rahardjo Di sini yang memang dari statistik siapa ya?
    3 hrs · Unlike · 1
  • Rahmat Mulyana apakah ini berarti basis pengacakan yang benar itu PEMILIH atau TPS ? atau bisa dua-duanya?
    3 hrs · Unlike · 1
  • Rahmat Mulyana Prof Khairil Anwar itu dosen statistika IPB
    3 hrs · Unlike · 1
  • Ferli Deni Iskandar Rahmat Mulyana IMHO, bisa keduanya, tapi sebaiknya konsisten. Tetapi cukup menarik bahwa menggunakan basis yang mana pun, dengan target akurasi yang sama, dihasilkan persyaratan kecukupan jumlah sampel yang hampir sama, yaitu di kisaran 16 ribuan (orang atau pun TPS).
    3 hrs · Edited · Like
  • Ferli Deni Iskandar Dan kita juga bisa melakukan backward calculation untuk menghitung balik akurasi quick count ketika diketahui ukuran sampel yang digunakan.
    3 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Dengan data 2000 TPS, dan asumsi margin of error 1%, kita bisa hitung confidence level quick count LSI, yaitu 62,99%

    Ferli Deni Iskandar's photo.
    3 hrs · Edited · Like · 1
  • Ferli Deni Iskandar Begitu juga bila kita ingin tahu margin of error ketika confidence level nya kita inginkan 99%, yaitu adalah 2,875%.

    Ferli Deni Iskandar's photo.
    3 hrs · Edited · Like · 1
  • Ferli Deni Iskandar Dan “masalah”nya, LSI tidak/belum membuka berapa angka confidence level yang digunakan. Correct me if I’m wrong.
    3 hrs · Unlike · 2
  • Ferli Deni Iskandar Sangat berharap ada komentar atau kritik atas hitung2an saya dari pakar2 statistik sesungguhnya, Pak Khairil Anwar Notodiputro dan Ibu Rita Maria.
    3 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Supaya lengkap konteksnya, saya sertakan juga diskusi terkait sebelumnya:https://www.facebook.com/ferli/posts/10152327888118425

    Memahami “Quick Count” dan Menghitung “Confidence Level” LSI (ternyata hanya 63%)http://ferli.net/memahami-quick-count-dan-menghitung-confidence-level-lsi-ternyata-hanya-62-9/… Karena itu, cukup beralasan bahwa memang hasil quick count, bahkan pun yang dilakukan oleh lembaga survei terkemuka seperti LSI, masih belum bisa menjamin bahwa hasil real count akan sama dengan hasil quick count, mengingat confidence level yang digunakan sangat rendah.Jadi, menunggu hasil tabulasi real count memang lebih baik daripada mengandalkan hasil quick count, terlebih ketika selisih antar kontestan tidak terlalu besar, dan kesimpulan hasil perhitungan berbagai lembaga survei ternyata berbeda-beda.Kesimpulan dan Saran

    1. Kredibilitas hasil survei quick count tercermin dalam indikator confidence level dan margin of error.
    2. Adalah penting menunjukkan kedua indikator ini dalam hasil survei.
    3. Untuk membuat masyarakat lebih memahami gambaran hasil survei dengan lebih akurat, sebaiknya angka-angka hasil survei dinyatakan dalam rentang yang melibatkan margin of error, misalnya keterpilihan Prabowo atau Jokowi digambarkan dalam rentang 47% – 53% (untuk angka hasil survei 50% dengan margin of error 3%).
    4. Sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat, lembaga survei wajib mencantumkan indikator confidence level yang digunakan.
    5. Pihak lembaga survei menyertakan disclaimer bahwa hasil survei mereka bisa jadi berbeda dengan real count. Ini secara etis wajib, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban ilmiah.

    Tag: Sidrotun NaimRahmat MulyanaPrayudhi AzwarHudson Markiano Hutapea, Ubaidillah Ali, Moh. BasukiPhilips Vermonte,Syahganda NainggolanAgus NizamiPrabowo SubiantoNoudhy Valdryno MaximilianusJonru GintingBurhanuddin Muhtadi Full,Mochtar PabottingiDenny J.A’s World

  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Mohon maaf kalau saya tidak sempat untuk baca metodologi Quick Count NDI yang dilampirkan, dan tampaknya saya juga tidak bisa akses diskusi sebelumnya di facebook yang ditautkan.

    Soal Quick Count dan sampling error, sepertinya saya pernah jelaskan pad
    a waktu yg lalu. Utk QC kita semua sepakat bahwa itu perlu untuk mengawal pemilu, sebagai check and balance system. Dan yang menentukan akurasi hasil adalah : 1. Metodology sampling 2. integritas petugas lapangan 3. sistem kendali mutu.

    Soal margin of error; sebetulnya terdiri dari (a) sampling error – yg ditentukan oleh metoda pemilihan sample dan jumlah sample yang ditarik, serta (b) non sampling error – yang ditentukan oleh integritas petugas dan kondisi lapangan, serta sistem input data. Non sampling error susah dihitung, jadi yang akhirnya menjadi fokus perhitungan adalah sampling error. Dan akhirnya sampling error diterjemahkan identik dengan margin of error (moe).

    Untuk menghitung moe dalam Quick Count, seharusnya tidak dihitung berdasarkan jumlah suara pada total TPS terpilih; tetapi harusnya dihitung dari jumlah TPS yg diambil secara acak. Penghitungan moe dengan menggunakan jumlah suara pada total TPS terpilih sebagai basis penghitungan, tidak tepat mengingat jumlah suara per TPS adalah universe yg telah mencoblos pada TPS tersebut; bukan acak… sehingga, katakanlah 400 pencoblos, mewakili hanya 1 RW (keterwakilan area : rendah). Logika ini yg mendasari argumen bahwa moe sebaiknya dihitung dengan menggunakan jumlah total TPS yang dijadikan sebagai sample (mis : SMRC, dengan sample 4000 TPS, maka moe-nya adalah 1,55% dengan derajat kepercayaan 95%). Jadi jika perbedaan kedua suara masih berada pada selang +/- 1.55%, maka tidak dapat dikatakan berbeda; namun bila sudah melebihi selang tersebut, maka bisa dinyatakan berbeda dengan tingkat kepercayaan 95%.
    2 hrs · Unlike · 1
  • Ferli Deni Iskandar Rita Maria Pernyataan Anda “Penghitungan moe dengan menggunakan jumlah suara pada total TPS terpilih sebagai basis penghitungan, tidak tepat mengingat jumlah suara per TPS adalah universe yg telah mencoblos pada TPS tersebut; bukan acak… ” sejalan dengan argumentasi saya bahwa metodologi NDI itu ‘tidak tepat’.
    2 hrs · Like
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Ya sudah…berarti gunakan saja jumlah TPS-nya sebagai penghitungan moe… jadi kalau 2.000 TPS, ybs berhak mengklaim datanya memiliki moe sebesar 2,19% dengan derajat keyakinan 95%… dengan catatan bahwa proses sampling pemilihan TPS-nya benar2 acak.
    2 hrs · Like
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Jadi kalau misalnya perbedaan dukungan untuk kedua Capres tersebut lebih dari 2,19% maka bisa dibilang berbeda nyata dengan tingkat kepercayaan 95%.
    2 hrs · Like
  • Ferli Deni Iskandar Setuju Bu Rita Maria, sayangnya klaim LSI selalu bilang MoE 1%, dan tidak menyebut Confidence Level berapa.http://nasional.kompas.com/…/Hitung.Cepat.LSI.Jokowi-JK…

    nasional.kompas.com

    Hasil hitung cepat itu menunjukkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul atas Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
  • Ferli Deni Iskandar Konsekuensi lainnya, Bu Rita Maria, adalah metodologi ala NDI ini perlu ditolak, jangan sampai menjadi standar metodologi kita, karena sebenarnya merusak tingkat keilmiahan ilmu statistik yang menjadi dasar klaim objektivitasnya.
    1 hr · Like
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Kalau moe 1% dengan derajat kepercayaan 95%, dibutuhkan sample TPS sebanyak 9.400 TPS… soal metodologi NDI..ditolak atau tidak, hehe..saya tidak bisa ngomentari…. blom baca….
    1 hr · Unlike · 1
  • Ferli Deni Iskandar Rita Maria exactly! Klaim akurasi LSI dalam bentuk MoE 1% inilah yang saya pertanyakan, ketika sampel hanya sebanyak 2000 TPS.
    1 hr · Edited · Like
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Oo soal akurat sih ya akurat lah… asal sampling prosedurnya betul… cuma selang perbedaan yg harus digunakan untuk menyimpulkan berbeda… adalah 2,19%… dan harus dipercayai dalam derajat kepercayaan 95%. kalau derajat kepercayaannya mau ditingkatkan menjadi 98%… maka selang perbedaan yg harus digunakan untuk menyimpulkan bahwa sebuah data berbeda nyata adalah +/- 2.6%
    1 hr · Like
  • Ferli Deni Iskandar Saya berharap tidak ada kaitan antara CSIS dengan NDI. Tetapi kaitan NDI dengan CIA sepertinya terindikasikan dalam berita ini:http://www.globalresearch.ca/imf-sponsored…/5360920

    www.globalresearch.ca

    There is an ongoing and deliberate attempt by foreign powers to spearhead the destabilization of Ukraine including its state structure. There is a long history of colored revolutions in Ukraine goi…
  • Ferli Deni Iskandar kutipan: — The National Endowment for Democracy

    Among the numerous Western foundations, the National Endowment for Democracy (NED), although not officially part of the CIA, performs an important intelligence function in shaping party politics in the
     former Soviet Union, Eastern Europe and around the World.

    NED was created in 1983, when the CIA was being accused of covertly bribing politicians and setting up phony civil society front organizations. According to Allen Weinstein, who was responsible for establishing the NED during the Reagan Administration: “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.” (Washington Post, Sept. 21, 1991).

    In the former Soviet Union including the Ukraine, the NED constitutes, so to speak, the CIA’s “civilian arm”. CIA-NED interventions are characterized by a consistent pattern. In Venezuela, the NED was also behind the failed CIA coup against President Hugo Chavez and in Haiti it funded the opposition parties and NGOs, in the US sponsored coup d’Etat and deportation of president Aristide in February 2004. (For details, see Michel Chossudovsky, 29 Feb 2004, http://www.globalresearch.ca/articles/CHO402D.html ) —

    www.globalresearch.ca

    “His failure to adhere to democratic principles has contributed to the deep polarization and violent unrest that we are witnessing in Haiti today… His own actions have called into question his fitness to continue to govern Haiti. We urge him to examine his position carefully, to accept responsibil…
  • Ferli Deni Iskandar The NED has four affiliate institutes: The International Republican Institute (IRI) , the National Democratic Institute for International Affairs (NDI), the Center for International Private Enterprise (CIPE) , and the American Center for International Labor Solidarity (ACILS). These organizations are said to be “uniquely qualified to provide technical assistance to aspiring democrats worldwide.” See IRI, http://www.iri.org/history.asp )

    www.iri.org

    �2012 International Republican Institute | All rights reserved | IRI is a 501(c)(3) organization.
  • Ferli Deni Iskandar Rita Maria Masalahnya dengan LSI, adalah klaim MoE yang 1% ketika sebenarnya hanya 2.187%, dengan asumsi confidence level 95%. Given MoE 1% dengan sampel 2000 TPS berkonsekuensi confidence level hanya 62,99%.
    1 hr · Like
  • Ferli Deni Iskandar Chairman NDI adalah Madeleine K. Albright, mantan Menlu AS. Beliau adalah orang yang berpendapat bahwa “Kematian 500 ribu anak Irak sebagai akibat embargo adalah sepadan (worth it)”. Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was “worth it”…..wins Presidential Medal of Freedom from Obama

    As the anniversary of probably one of the most infamous responses in broadcasting history approaches, the woman who uttered it is shortly to be awarded “the highest honour” that America bestows upon civilians — the Presidential Medal of Freedom.

    Madeleine Albright, Iraq’s Grim Reaper, of course, confirmed on Sixty Minutes (May 12, 1996) that the deaths of half a million children as a result of the absolute, all-embracing deprivations of the UN embargo were: “A hard choice, but the price, we think the price is worth it.” http://www.youtube.com/watch?v=omnskeu-puE

    Play Video

    Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was “worth it”…..wins Presidential Medal of Freedom from Obama As the anniversary of probably one of th…
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Datanya ndak usah dibuang…tetap bisa dijadikan referensi… hanya dikoreksi saja bahwa moe +/-2,19%… dan harus dipercayai dalam derajat kepercayaan 95%.
    1 hr · Like · 1
  • Khairil Anwar Notodiputro Saya sudah membaca tulisan Quick Count dari NDI dan saya nilai cukup bagus. Hanya pertanyaannya seberapa jauh digunakan sebagai acuan oleh lembaga survei saya tidak tahu (saya menduga diacu tapi tidak sepenuhnya). Soal sembir galat (margin of error) yang merefleksikan galat percontohan (sampling error) saya juga menduga terjadi inflasi walau pun kita anggap saja tidak ada galat non-percontohan (non-sampling error). Beberapa sumber yg membuat sembir galat itu infalated adalah: 1. Sembir galat ditetapkan dengan metode percontohan acak sederhana (simple random sampling) dg mendasarkan pada jumlah pemilih padahal dalam pelaksanaannya menggunakan TPS sebagai unit terkecilnya. Artinya terjadi pergeseran dari keragaman antar-orang (proses Bernoulli) ke keragaman antar-TPS (proses Binomial). Pegesaran ini setara dengan pergeseran dari percontohan acak sederhana ke percontohan klaster (cluster sampling) dimana TPS adalah klaster dan semua individu pemilih di dalam klaster diamati.
    1 hr · Edited · Unlike · 1
  • Khairil Anwar Notodiputro 2. Kemungkinan tidak dapat dilakukannya pengamatan di bbrp TPS karena kondisi yang tidak memungkinkan; 3. Orang yang tidak hadir di TPS juga bisa membuat sembir galat inflated. Semakin banyak golput di TPS semakin besar inflasi dari sembir galat; 4. Kesalahan model pendugaan yang tidak sejalan dengan metode percontohannya (sampling method). Banyak lembaga survei yang menyebutkan bhw metode percontohannya adalah percontohan acak berstratifikasi muti-tahap (multistage stratified random sampling). Kalau model pendugaannya sekedar mencari rata rata saja maka berarti dianggap bhw data dikumpulkan dengan metode percontohan acak sederhana. Itulah beberapa yg biaa memperbesar sembir galat dari yang diperkirakan (inflated). Itu masih dengan catatan tidak ada non-sampling error (sesuatu yg hampir mustahil). Tapi di atas itu semua tentu yg paling bijak adalah menunggu hasil KPU tgl 22 Juli dengan pikiran yg jernih dan tidak memprovokasi terjadinya konflik atau keributan.
    59 mins · Unlike · 2
  • Ferli Deni Iskandar Pak Khairil Anwar Notodiputro, terima kasih banyak atas analisisnya yang bernas.
  • Khairil Anwar Notodiputro Terimakasih, sebagai guru besar statistika saya miris melihat pelaksanaan QC dan penafsiran hasil QC yg misleading. Buku dari NDI itu menurut saya bagus karena ternyata telah mewanti wanti agar jangan menyeret QC ke kepentingan politik. Hanya mungkin kita tidak membacanya secara tuntas shg diambil sepotong sepotong lalu digunakan sebagai alat politik. “DATA DOES NOT LIE AND DATA NEVER LIES, BUT LIARS MAKE DATA”..
    51 mins · Edited · Unlike · 2
  • Rita Maria · Friends with Gideon Lapian and 2 others

    Harap dimaklumi pak Khairil Anwar Notodiputro… saat ini memang sedang trend-trendnya mencomot kata atau menafsirkan kata tanpa meletakkannya pada konteks yg sesungguhnya… .. bisa dilihat juga pada headline2 berita ataupun ulasan2 berita di media (kasus terakhir telah menimpa Bapak Quraisy Shihab dan dukungan Pangdam Jaya untuk membantu Ahok menertibkan PKL….)
  • Ferli Deni Iskandar Pak Khairil Anwar Notodiputro with all due respect, di halaman i-16 dinyatakan “NDI also encourages political parties to conduct quick counts. Political parties have much at stake on election day. …” artinya NDI meng-endorse penggunaan QC untuk kepentingan politik, koq Anda menangkap bahwa “NDI … mewanti-wanti agar jangan menyeret QC ke kepentingan politik.” Koq bertentangan ya? Boleh dishare dasar pernyataan Anda dari buku tsb. Pak? Terima kasih.
  • Khairil Anwar Notodiputro Di situ disebutkan bhw: 1. QC harus dilaksanakan secara independen, saya tafsirkan jangan diseret ke kepentingan politik; 2. Biaya dari QC hrs donatur bebas, saya tafsirkan QC tdk boleh dibeli oleh yg punya keberpihakan politik; 3. Jangan mengumumkan angka hasil secara berlebihan sebelum wkt pengumuman tapi ungkapkanlah hal2 yg lbh teknis spt suasana di TPS, kehadiran saksi dsb. Saya tafsirkan jangan hasil QC digunakan sbg dasar utk deklarasi dan sujud syukur kemenangan..
    23 mins · Unlike · 1

     

  • Ferli Deni Iskandar Setuju dengan kesimpulan umumnya Pak. Untuk penafsiran poin 1, saya punya pendapat bahwa maksud ‘independen’ di situ artinya pelakunya tidak memihak, bukan afiliasi atau bagian dari kubu politik tertentu. Tetapi harus diakui bahwa quick count selalu dalam konteks kepentingan politik, hanya saja cara2nya yang perlu dijaga untuk selalu objective atau netral, dan bahwa quick count bukan ‘the final say’. Sekali lagi terima kasih.
    16 mins · Edited · Like

Memahami “Quick Count” dan Menghitung “Confidence Level” LSI (ternyata hanya 63%)

Kontroversi penghitungan suara pemilihan umum presiden 2014 ini membuat saya tertarik mempelajari lebih jauh apa sesungguhnya yang dimaksud quick count dan bagaimana proses pelaksanaannya. Quick count menurut Wikipedia adalah:

… a method for verification of election results by projecting them from a sample of the polling stations. Different from an exit poll, voters are not asked who they voted for, projection of results is based on official results of the polling station.

Jadi, quick count adalah metoda verifikasi hasil pemilihan umum dengan memproyeksikan hasilnya dari sampel tempat-tempat pemungutan suara. Quick count berbeda dari exit poll. Pada exit poll,  para pemilih ditanyai apa yang mereka pilih, tapi pada quick count,  proyeksi hasil pemilihan umum dilakukan berdasarkan hasil resmi dari tempat-tempat pemungutan suara.

Sementara itu, menurut Kismiantini:

Quick count dan exit poll merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan setelah pemilihan. Quick count atau penghitungan cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Kegiatan quick count ini seringkali diikuti oleh exit poll. Exit poll adalah metode mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah keluar dari bilik suara.

Kedua definisi itu menunjukkan beberapa sifat atau karakteristik quick count, yaitu:

  1. Menggunakan proses pengambilan contoh atau sampel (sampling process).
  2. Mengandalkan keacakan (randomness) dalam pengambilan sampel supaya variabilitas populasi terwakilkan dengan adil.
  3. Menggunakan analisis statistik untuk memetakan perilaku populasi; semakin besar jumlah sampel, semakin mewakili sifat populasi; dan karenanya:
    • Memiliki tingkat kepercayaan kurang dari 100% (confidence level < 100%)
    • Memiliki tingkat kesalahan atau rentang penyimpangan tertentu (margin of error > 0%)

Indikator kredibilitas sebuah survei tergambar dalam 2 hal ini, confidence level dan margin of error. Kedua indikator ini terhubung atau tergantung pada ukuran sampel (sample size) yang diambil dari populasi (population size). Keterkaitan berbagai indikator statistik itu bisa dilihat dalam bentuk rumus di sini.

Confidence level atau tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi. Jika dikatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, ini berarti tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95%.

Margin of error atau rentang penyimpangan pada dasarnya menyatakan rentang nilai di mana nilai benar parameter populasi berada. Sebuah margin of error sebesar 3% untuk angka hasil pengamatan sebuah sampel yang terhitung sebagai 50%, misalnya, sebenarnya menyatakan bahwa rentang nilai pengamatan sebenarnya untuk populasi adalah di antara 47% (50%-3%) hingga 53% (50%+3%).

Sayang bahwa indikator-indikator ini jarang ditampilkan dalam pengumuman hasil-hasil survei, dan karena itu sepertinya juga kurang banyak dipahami masyarakat.

Kita sekarang ambil contoh, dari berita tentang hasil survei LSI berikut dalam tautan ini, kita akan memiliki data bahwa:

  • Jumlah sampel: 2000 TPS
  • Margin of error: 1%
  • Ukuran populasi TPS: 478.685 TPS (acuan di sini).

Menggunakan kalkulator statistik ini, kita bisa menghitung confidence level yang digunakan oleh LSI, yaitu ternyata (hanya) sebesar 63%.

Confidence Level Survey LSI
Confidence Level Survey LSI

Cukup mengejutkan bahwa ternyata confidence level yang digunakan LSI termasuk rendah, di bawah “kebiasaan” penggunaan confidence level di atas 95%.

Karena itu, cukup beralasan bahwa memang hasil quick count, bahkan pun yang dilakukan oleh lembaga survei terkemuka seperti LSI, masih belum bisa menjamin bahwa hasil real count akan sama dengan hasil quick count, mengingat confidence level yang digunakan sangat rendah.

Jadi, menunggu hasil tabulasi real count memang lebih baik daripada mengandalkan hasil quick count, terlebih ketika selisih antar kontestan tidak terlalu besar, dan kesimpulan hasil perhitungan berbagai lembaga survei ternyata berbeda-beda.

Kesimpulan dan Saran

  1. Kredibilitas hasil survei quick count tercermin dalam indikator confidence level dan margin of error.
  2. Adalah penting menunjukkan kedua indikator ini dalam hasil survei.
  3. Untuk membuat masyarakat lebih memahami gambaran hasil survei dengan lebih akurat, sebaiknya angka-angka hasil survei dinyatakan dalam rentang yang melibatkan margin of error, misalnya keterpilihan Prabowo atau Jokowi digambarkan dalam rentang 47% – 53% (untuk angka hasil survei 50% dengan margin of error 3%).
  4. Sebagai bagian dari pendidikan kepada masyarakat, lembaga survei sebaiknya wajib mencantumkan indikator confidence level yang digunakan.
  5. Pihak lembaga survei perlu untuk selalu menyertakan disclaimer bahwa hasil survei mereka bisa jadi berbeda dengan real count. Ini secara etis wajib, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban ilmiah.

 

Padanan Istilah ‘Whistleblower’ adalah ‘Pengungkap Dugaan Pelanggaran’

WhistleblowerPadanan istilah “whistleblower” apa sih?

Pertanyaan itu sebenarnya sudah lama bergelayut di pikiran saya. Selama ini, saya pikir “peniup peluit” sudah cukup mewakili, walau pun memang terasa terlalu harfiah, tidak enak untuk digunakan dalam ungkapan lisan mau pun tulisan.

Tetapi kemudian saya “terusik” ketika seorang rekan di kantor menunjukkan berita di tribunnews.com dengan judul “SKK Migas Buka Lowongan ‘Pembisik’“.

Ternyata istilah ‘Pembisik’ di situ diartikan oleh penulisnya sebagai padanan dari kata ‘whistleblower’:

Kepala pelaksana tugas SKK Migas Johanes Widjonarko mengatakan pihaknya membuka wadah bagi seluruh masyarakat yang ingin menjadi whistle blower atau pembisik. Dalam hal ini, Widjonarko menjelaskan whistle blower untuk menambah pengawasan dari masyarakat di dalam tubuh SKK Migas.

Walah. Salah kaprah luar biasa nih tribunnews. Yang pertama, istilah ‘lowongan’ mengindikasikan seolah ini adalah lowongan pekerjaan, menggiring pada pemahaman keliru bahwa ini suatu ‘kesempatan menjadi pegawai’ yang melibatkan proses rekrutmen dan pada akhirnya memperoleh bayaran atau gaji.

Rekan kerja tersebut men-share berita ini dengan pembukaan berita di email “Tertarik?”. Kesalahpahaman ini jelas diawali oleh kekeliruan judul tulisan yang menggunakan kata ‘lowongan’. Padahal seorang whistleblower tidak direkrut dan tidak dibayar. Malah, seorang whistleblower harus menanggung risiko hukum dan ekonomi (misal dipecat dari pekerjaannya dan dituntut oleh penguasa), seperti yang terjadi terhadap Bradley Manning sebagai whistleblower dalam kasus publikasi dokumen diplomatik Amerika di Wikileaks yang dimotori oleh Julian Assange, Edward Snowden dalam kasus penyadapan saluran komunikasi massal oleh NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, atau seperti kasus Susno Duadji yang menjadi whistleblower dalam kasus pajak dan pelanggaran hukum oleh oknum kepolisian di Indonesia.

Kekeliruan kedua adalah penggunaan istilah ‘pembisik’ sebagai padanan ‘whistleblower’. Di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ‘pembisik’ secara sederhana didefinisikan sebagai “n 1 orang yang membisikkan sesuatu kepada orang lain; 2 orang yang bertugas membisikkan apa yang harus dikatakan oleh pemain lain dalam sandiwara;”. Jelas bahwa makna ke-2 tidak cocok sebagai padanan ‘whistleblower’. Makna pertama sedikit lebih cocok, namun makna ini sangat umum, tidak cukup spesifik dalam mewakili makna ‘whistleblower’ yang kita maksudkan di sini.

Dalam konteks politik atau kekuasaan, istilah ‘pembisik’ lebih condong kepada pengertian ‘orang yang mampu mempengaruhi secara diam-diam atas pikiran atau pendapat tokoh atau pejabat yang dekat secara pribadi dengannya’. Pengertian ini juga tergambar dalam artikel ini, dengan kutipan sebagai berikut:

Berbicara ciri-ciri pembisik yaitu mampu mempengaruhi orang, biasanya orang yang dekat, mampu mengusai informasi, dan lebih terkesan bermain di belakang layar. Fenomena munculnya perilaku pembisik, lebih disebabkan kelemahan dari personal seseorang. Sehingga mudah di arah oleh orang yang membisikan. Bentuk kelemahan dari kepemimpinan (leadership), kurang intelektual dan kepercayaan diri, sehingga gampang di pengaruhi bisikan-bisikan dari pelaku pembisik.

Contoh lain dari penggunaan istilah ‘pembisik’ adalah ini:

Ketika Presiden SBY memberikan grasi kepada Meirika Franola dengan menganulir vonis hukuman mati jadi penjara seumur hidup, tapi setahun kemudian terbukti Olla masih aktif mengendalikan perdagangan narkoba internasional, Presiden SBY berdalih bahwa beliau mendapatkan informasi Olla hanyalah kurir biasa, bukan bandar. Entah siapa “pembisik” yang telah membuat Presiden SBY tergelincir mengambil keputusan yang keliru. Meski dalam pidatonya SBY terang-terangan menyebut ada yang memberinya informasi salah soal Olla, tapi SBY masih menutupi siapa pembisik sesat tersebut.

Dengan demikian, jelas, bahwa ‘pembisik’ bukan padanan yang tepat untuk ‘whistleblower‘.

Di Wikipedia Indonesia, ternyata istilah ‘whistleblower’ dipadankan dengan ‘pengungkap aib’. Istilah ini juga terlalu umum dan kurang pas, karena beberapa penggunaan istilah ini — peristiwa pengungkapan aib keluarga, misalnya — tidak bisa diasosiasikan dengan istilah ‘whistleblower’. Apakah ‘whistleblowing system‘ dengan demikian memiliki padanan ‘sistem pengungkapan aib’? Rasanya koq janggal sekali ya.

Ternyata upaya pendefinisian dan pemahaman atas istilah ‘whistleblower‘ sudah dilakukan oleh LSPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam buku “Memahami Whistleblower, dinyatakan bahwa istilah ini suka dipadankan dengan istilah ‘peniup peluit’, ‘saksi pelapor’, atau ‘pengungkap fakta’. Di buku itu pula disebutkan bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan terjemahan ‘whistleblower‘ sebagai ‘pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya’.

Pemadanan ‘whistleblower’ dengan ‘saksi pelapor’ kurang tepat karena penggunaan istilah ‘saksi’ bertentangan dengan prinsip anonimitas (kerahasiaan identitas pelapor) yang biasanya diusung konsep ‘whistleblower‘. Anonimitas dalam whistleblowing system biasanya menjadi hal yang bersifat pilihan (opsional), tapi tidak dilarang (ini menunjukkan bahwa whistleblowing system pada dasarnya adalah sejenis proses pengiriman surat kaleng yang ditingkatkan derajat keterpercayaan dan pertanggungjawabannya).

Penggunaan ‘pelapor fakta’ sebagai padanan ‘whistleblower‘ juga kurang pas karena dengan demikian setiap orang yang melaporkan fakta dapat dianggap sebagai ‘whistleblower‘, dan ini mencakup banyak orang yang menjalankan profesinya dengan melaporkan fakta setiap hari, semisal wartawan atau pembawa berita.

Selanjutnya, pengertian yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung RI — bahwa ‘whistleblower‘ adalah  ‘pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya‘ — menurut saya memiliki beberapa masalah:

  1. Pelekatan definisi ‘whistleblower‘ pada ‘tindak pidana’ berpotensi mengeliminasi kemungkinan bahwa pelanggaran bisa terjadi di luar ranah pidana. Misalnya, kasus benturan kepentingan atau conflict of interest adalah sesuatu yang bisa dilaporkan sebagai pelanggaran, meski belum menyentuh ranah hukum pidana. Lihat situs whistleblowing system SKK Migas ini, di mana dari 7 (tujuh) kategori pelanggaran (korupsi, pelanggaran pedoman etika, pelanggaran pedoman pengendalian gratifikasi, kecurangan, benturan kepentingan, pelecehan, dan penyebaran atau pembocoran rahasia perusahaan), 2 (dua) di antaranya tidak masuk dalam kategori tindak pidana (pelanggaran pedoman etika dan benturan kepentingan).
  2. Definisi Mahkamah Agung tidak memberi ruang pada kemungkinan bahwa pelaporan pelanggaran itu sendiri mungkin keliru. Tidak terdapatnya unsur ‘dugaan’ dalam definisi dari MA mengindikasikan hal ini. Padahal prinsip atau azas praduga tak bersalah tetap penting untuk dijaga dalam proses pelaporan (dan tentunya penyelidikan) dugaan pelanggaran ini.
  3. Frasa ‘… dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya’ juga bermasalah. Bagaimana bila pelapor memang menjadi bagian dari pelanggaran, tapi kemudian berubah pikiran dan melakukan pelaporan?

Ketika saya mencari di Google dengan kata-kata pencarian “padanan whistleblower”, saya menemukan tweet dari Ivan Lanin menempati posisi pertama di hasil pencarian, sebagai berikut:

Ternyata tweet tersebut sudah ada sejak sekitar 3,5 tahun lalu (April 2010).

Tweet tersebut saya jawab sebagai berikut:

Dari berbagai bacaan atau pemikiran terkait istilah ‘whistleblower‘, saya mengusulkan padanan sederhananya adalah ‘pengungkap indikasi pelanggaran’ atau ‘pengungkap dugaan pelanggaran‘. Lebih singkat dan padat, tidak terbatas pada ranah hukum pidana, taat pada azas praduga tak bersalah, dan sepertinya paling enak didengar dan diucapkan.

Wikipedia Bahasa Inggris sendiri mendefinisikan ‘whistleblower’ sebagai berikut:

A whistleblower (whistle-blower or whistle blower) is a person who exposes misconduct, alleged dishonest or illegal activity occurring in an organization. The alleged misconduct may be classified in many ways; for example, a violation of a law, rule, regulation and/or a direct threat to public interest, such as fraud, health and safety violations, and corruption. Whistleblowers may make their allegations internally (for example, to other people within the accused organization) or externally (to regulators, law enforcement agencies, to the media or to groups concerned with the issues).

Dengan demikian, melengkapi pemadanan ‘whistleblower‘ kepada ‘pengungkap dugaan pelanggaran’kita juga bisa memberi definisi lebih lengkap atas istilah ini, sebagai berikut:

Seorang pengungkap dugaan pelanggaran (‘whistleblower’) adalah seseorang yang membeberkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran, atau aktivitas melawan hukum  yang terjadi dalam suatu organisasi. Dugaan pelanggaran mungkin masuk dalam kategori pelanggaran hukum, pelanggaran aturan, pelanggaran regulasi dan/atau ancaman terhadap kepentingan umum seperti penipuan, pelanggaran ketentuan tentang kesehatan dan keamanan, dan korupsi. Pengungkapan dugaan pelanggaran bisa bersifat internal (melaporkan seseorang lain dalam organisasi yang sama) atau eksternal (melapor kepada regulator, lembaga penegak hukum, media massa, atau kelompok yang berkepentingan dengan masalah tertentu).

Dengan demikian juga, istilah terkait lainnya ‘Whistleblowing System’ dapat dibuat padanannya sebagai ‘Sistem Pengungkapan Dugaan Pelanggaran’, dan ‘Whistleblower System‘ dapat dipadankan dengan ‘Sistem Pengungkap Dugaan Pelanggaran’.

 

Rujukan:

SKK Migas Buka Lowongan ‘Pembisik’ – Tribunnews

Bradley Manning_ Victimized by Police State Injustice _ Veterans Today

SKKMIGAS » Kawal SKK Migas

sema 04 tahun 2011

Menunggu whistle blower buka tas hitam

Pembisik yang Menggelincirkan

Pembisik

Buku_Wistleblowers

PressTV – Julian Assange_ Manning sentence is ‘significant tactical victory’ for supporters

Bank SAT

Bank
Bank

By Ferli Deni Iskandar

Permasalahan

(Apa yang akan dibahas ini kemungkinan besar sudah disadari oleh para pemilik atau manajemen puncak bank-bank, tapi sangat jarang disadari oleh kebanyakan karyawan bank, bahkan para account officer atau analis kredit sekali pun. So, tulisan ini lebih dialamatkan bagi para pemilik bank, bukan para karyawan bank pada umumnya.)

Bank SAT bukanlah sebuah nama bank.

Bank SAT adalah isitilah baru, perpaduan dari lembaga bernama bank dan perilakunya yang cenderung BANGSAT.

Ya, bank-bank, khususnya bank-bank swasta, adalah BANGSAT.

Kenapa?

Karena ketika kita “pinjam” uang dari mereka, yang terjadi pada dasarnya adalah bank-bank sat-sat itu menciptakan uang dari ketiadaan.

Mereka cukup menuliskan bahwa “rekening si X bertambah sekian rupiah sebagai pinjaman”. Tiba-tiba bank punya piutang (uang) dari ketiadaan.

Lho, bukankah bank memberikan pinjaman itu kepada nasabah dalam bentuk uang? Iya, tapi uang itu bukanlah uang milik bank tsb, tapi uang yang diambil dari dana nasabah secara bergilir, menciptakan ilusi bahwa bank punya “uang banyak”.

Bukti? Buktinya: coba semua orang mengambil “uang”-nya pada saat bersamaan, maka bank akan kolaps, dan akan ketahuan bahwa sebuah bank pada dasarnya tidak “menyimpan” uang kita. Sebagian besar (sekitar > 90%) “uang” bank hanyalah berupa “surat hutang” (atau “surat piutang” – tergantung dari sudut pandang siapa).

Penjelasan sederhana penciptaan uang mungkin bisa diambil dari sini:

Proses money creation bukanlah proses misterius yang hanya dimengerti para dewa… sederhana kok. Saya punya duit 10 jeti, saya depositoin ke bank, pulangnya saya bawa sertifikat yang ada tulisan 10 jeti dengan bunga sekian-sekian. Mekanisme fractional reserve memungkinkan bank tadi untuk meminjamkan SEBAGIAN duit saya ke orang lain dalam bentuk kredit untuk usaha. Mengapa kata SEBAGIAN saya tulis dalam huruf besar, karena itulah padanan kata dari FRACTIONAL. Bank cukup me-RESERVE 10% dari tabungan masyarakat, sisanya boleh dikucurkan dalam bentuk kredit. Karena saya masih pegang sertifikat deposito, maka saya yakin-seyakinnya masih punya duit 10jt di Bank, sementara si penerima kredit juga yakin-seyakinnya punya duit 9jt buat belanja bahan baku. Duit yang tadinya 10jt tiba-tiba jadi 19jt.

Perhatikan dalam contoh kasus di atas bahwa, melalui mekanisme fractional reserve, bank diberi dasar hukum untuk menciptakan uang dari ketiadaan sejumlah 9 juta rupiah. “Uang” baru itu tiba-tiba muncul dan menjadi milik bank, sementara peminjam harus bekerja keras menghasilkan uang riil untuk dikembalikan kepada bank.

Sekarang kalikanlah kejadian itu dengan ribuan atau jutaan transaksi sejenis yang berlangsung setiap hari di Indonesia. Berapa banyak bank-bank swasta itu – dengan enaknya – menciptakan uang sendiri yang kemudian menjadi milik mereka? Tidak aneh kalau bank-bank swasta itu memiliki keuntungan dalam jumlah triliunan setiap tahunnya.

Penciptaan uang secara masif seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan PERAMPOKAN besar-besaran terhadap masyarakat luas melalui penurunan nilai uang (inflasi) yang dipegang seluruh masyarakat. Tentu saja, bank juga mengalami dampak tersebut, tetapi mereka adalah pihak yang paling diuntungkan, karena penciptaan uang terjadi ketika dampak inflasi dari penciptaan uang itu belum terasa sama sekali (karena inflasi membutuhkan waktu).

Ini persis seperti sistem fraud dalam skema investasi Koperasi Langit Biru. “Untung investasi” tinggi yang diberikan kepada investor berasal terutama dari dana investor-investor BARU. Sistem ini unsustainable seiring waktu.

Begitu juga sebenarnya dengan mekanisme fractional reserve banking yang kita anut. Sistem ini unsustainable, akan hancur pada suatu ketika, ketika penciptaan uang gila-gilaan lewat proses peminjaman melampaui batas, mengakibatkan efek domino ketika satu, dua, tiga, hingga seribu, sejuta, orang tidak lagi mampu membayar pinjaman karena pada dasarnya uang “riil” yang beredar sangat jauh lebih sedikit dibandingkan “uang” dalam bentuk rekening digital hasil dari proses peminjaman dari nasabah kepada bank.

Istilah “bank sebagai bisnis kepercayaan” memperoleh pemahaman baru: bagi saya, ini memang menunjukkan bahwa bisnis bank pada dasarnya adalah dekat dengan bisnis penipuan, sangat rentan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, mirip seperti bisnis Koperasi Langit Biru di atas.

Inilah penjelasan fenomena siklus gelembung-kempes (buble economy, boom & bust). Fenomena itu tidak terhindarkan sebagai konsekuensi alamiah dari penciptaan uang dari ketiadaan ala fractional reserve banking system.

Siapa yang rugi dalam peristiwa itu? Yang rugi adalah masyarakat umum, karena tiba-tiba bank menambah suplai uang sehingga nilai uang secara keseluruhan turun (inflasi). Efeknya tidak langsung terasa, tapi mungkin terasa tiap tahun ketika setiap Lebaran atau tahun baru, harga-harga kebutuhan hidup meningkat secara signifikan. Efek itu juga terasa ketika anak atau cucu kita dalam beberapa dekade mendatang harus menanggung biaya atau harga rumah yang berkali-kali lipat dari harga saat ini.

BankSAT-BankSAT itu, enak bener mereka.

Mereka dilindingi hukum lewat mekanisme fractional reserve.

Coba google berita dengan keyword  “laba bank indonesia”, maka akan ditemukan bahwa di 2012 ini atau 2011 lalu jarang ada bank besar yang merugi, semuanya untung. Kenapa? Karena mereka BANYAK MEMINJAMKAN uang, dan karenanya banyak MENCIPTAKAN uang. Karena mereka menciptakan uang, bagaimana mungkin mereka tidak untung besar?

Itu dalam situasi normal.

Tetapi kalau dalam situasi buruk, seperti mis-manajemen, atau kongkalikong politik, nanti banksat-banksat itu akan diselamatkan oleh pemerintah, di-bailout. Pakai apa? Pakai uang masyarakat banyak sebagai pembayar pajak. Persis seperti kasus Bank Century, atau pada kasus krisis ekonomi ’97-’98 (hanya sekitar sembilan-sepuluh tahun setelah Paket Deregulasi Perbankan Oktober ’88 laknat itu), yang sampai-sampai pemerintah harus membentuk BPPN, dengan triliunan rupiah yang diambil dari uang rakyat sebagai pembayar pajak.

Jadi BPPN bukanlah “Badan Penyehatan Perbankan Nasional”, tapi adalah “Badan Penyelamatan Perampok Nasional”.

Banksat bukan?

Itulah enaknya jadi banksat. Mereka milik pribadi ketika untung, tapi menjadi “milik” umum ketika BUNTUNG (dalam arti, “dibayari” oleh semua orang, yang sebagian besarnya adalah rakyat kecil, rakyat miskin).

Yang KAYA makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah hasil dari mekanisme perbanksatan ini, yang dimulai dari mekanisme fractional reserve, hingga konsekuensi “too big too fail“, sehingga untuk mencegah “risiko sistemik” (bank run/bank rush), maka banksat-banksat itu harus diberi pertolongan, disuntik dengan uang rakyat puluhan, ratusan triliun rupiah.

Padahal itulah fenomena dimana terjadi “transfer kekayaan” dari mereka yang miskin kepada mereka yang kaya.

Masih nggak percaya kalau banksat-banksat itu menciptakan uang dari ketiadaan?

Kalau Anda nggak percaya, bisa dipahami kalau Anda masih bego bin culun seperti itu, karena saya pun belum lama ini saja bisa mengerti itu, yaitu setelah (dalam waktu liburan ini) punya cukup waktu untuk browsing, googling, youtube-ing. Makanya setelah saya paham, saya jadi marah luarbiasa dan nyumpah-nyumpah seperti ini. Bisa dimengerti juga ‘kan?

Tetapi bukan cuma Anda yang bego bin culun. Presiden kita juga bego dan culun. Bahkan para ekonom kita (yang kebanyakan lulusan Universitas Indonesia itu, seperti saya juga) juga bego bin culun.

Nggak percaya? Itu terjadi ketika pada krisis ekonomi ’98 lalu Soeharto diawasi dengan pongah oleh Michel Camdessus dari IMF untuk menandatangani pinjaman untuk “menyelamatkan” ekonomi Indonesia, dengan segala macam konsekuensi kebijakan yang mengikutinya; misalnya kebijakan floating currency alih-alih dollar pegging.

Soeharto
Soeharto Menandatangani Pinjaman IMF, Diawasi oleh Michel Camdessus

Hasilnya? Hancur lebur. Indonesia makin terperosok. Sementara Malaysia, yang dipimpin Mahathir, cerdas melakukan dollar pegging, dan hasilnya mereka melampaui Indonesia dalam hal kemajuan ekonomi.

Pinjaman IMF itu menghancurkan Indonesia karena pada dasarnya, IMF juga hanya melakukan penciptaan uang dari ketiadaan, padahal itu harus dibayar oleh Indonesia termasuk pokok dan bunganya.

Kenapa Pemerintah tidak menciptakan saja sendiri uang yang dibutuhkan (persis seperti yang dilakukan bank-bank swasta atau IMF itu), tapi kali ini dengan tingkat bunga 0% yang tidak membebani rakyat?

Baca ini, komentar President Nigeria, Obasanjo pada tahun 2000 tentang hutang negaranya terhadap kreditor internasional:

“All that we had borrowed up to 1985 or 1986 was around $5 billion and we have paid about $16 billion yet we are still being told that we owe about $28 billion. That $28 billion came about because of the injustice in the foreign creditors’ interest rates. If you ask me what is the worst thing in the world, I will say it is compound interest.”

Ya, dan Ibu Kita Yang Kita Kagumi Sri Mulyani sebenarnya bukanlah penyelamat ekonomi Indonesia, baik ketika menjadi kaki-tangan IMF, atau pun ketika sebagai Menteri Keuangan melakukan bail-out terhadap Bank Century. Mungkin beliau terlampau tercuci-otak oleh model-model matematik abstrak ekonomi ala Paul Samuelson yang seringkali lebih mengaburkan esensi permasalahan dibandingkan memperjelasnya.

Arus utama ekonom dewasa ini, di Indonesia dan tempat lain yang berkiblat pada Amerika, biasanya terlampau jauh tercerabut dari esensi dan akar permasalahan, dan tidak bisa memberi solusi kongkrit yang jelas. Heran, Amerika saja ekonominya sekarang ini carut-marut, kenapa model ekonominya masih kita percayai?

Lihat referensi di bawah ya (jangan males baca, jangan males mikir!).

Solusi?

OK setelah puas nyumpah-nyumpah saya mau ikutan share solusi.

Ini ngikutin saran dari Positive Money, yang menyatakan bahwa akar permasalahan banksat-banksat kita adalah ini:

  1. Ketika kita menyimpan uang, banksat-banksat itu bebas meminjamkan uang kita.
  2. Bank juga bebas menggunakan uang kita untuk “berinvestasi” pada apapun, termasuk untuk menyuap politisi, berinvestasi pada teknologi senjata pemusnah massal, berinvestasi pada industri perusak lingkungan, dll.
  3. Bank diperbolehkan menciptakan uang lewat mekanisme fractional reserve.

Dengan solusi (sederhana/disederhanakan) sbb.:

  1. Bank diharuskan mendapatkan ijin dari penabung untuk meminjamkan uang penabung tsb kepada nasabah lain.
  2. Bank diharuskan menginformasikan penggunaan uangnya.
  3. Kembalikan kekuasaan untuk menciptakan uang kepada kekuatan demokratik (sebuah lembaga pilihan/bentukan rakyat).

Solusi lain adalah penggunaan uang LOKAL, dan/atau kembali kepada BARTER.

Barter? Nggak repot tuh?

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, kita sampai pada situasi di mana sangat mungkin untuk melakukan hal itu.

Lihat sebuah software open source yang bisa melakukan hal itu.

Di Yunani, hal itu sudah dicobakan, lihat kisahnya di sini:

http://www.nytimes.com/2011/10/02/world/europe/in-greece-barter-networks-surge.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/16/greece-on-breadline-cashless-currency

Tindak lanjut?

OK, siapa yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek penciptaan uang lokal dan sistem barter menggunakan Cyclos?

Saya serius nih, nanti coba saya buatkan proposalnya di GAGAS.web.id (yang sepertinya sedang pingsan itu).

Partisipasinya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kontribusi ide dan kerja.

Ada ide, apa nama situsnya, apakah uanglokal.org, indobarter.org, atau yang lain?

Referensi:

1. Paul Crignon, “Money as Debt”, http://www.moneyasdebt.net

http://www.youtube.com/watch?v=PlxKtDOkEj4

2. Ben Dyson, Positive Money.

3. Bob Chapman, “Money Creation and the Bankruptcy of Major Banks: The Roles of the IMF, The European Central Bank and the Federal Reserve

4. Michael Hudson, “How the Banks Broke the Social Compact, Promoting their Own Special Interests

5. Martin Zeis, “Famous Quotes about Fiat Money

6. David McNally, “Follow the Money Trail: Behind the European Debt Crisis Lie More Bank Bailouts

7. Richard C. Cook, “Seeing Through the Illusion of Money: Challenging The Money Power

8. Adrian Salbuchi, “The Money Masters: Behind the Global Debt Crisis

9. Cyclos Project

10. Referensi penggunaan Cyclos:
http://www.nytimes.com/2011/10/02/world/europe/in-greece-barter-networks-surge.html
http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/16/greece-on-breadline-cashless-currency
http://www.collapsenet.com/information-on-the-web/70-open-source/1272-cyclos-software
http://www.sunflower.ch/index.php?p=site4_cyclos&l=en
http://trado.info/node/10
http://www.correntewire.com/cyclos_alternative_currency_software
http://ccmag.net/cyclos/3/6

 

Bagaimana Perekonomian Bekerja: Mengapa Kejahatan Dibutuhkan

Ekonomi hanyalah tentang uang, bukan tentang penumbuhan kebaikan. Sejumlah tertentu uang nilainya sama saja, baik dihasilkan dari tindakan mulia atau pun jahat, baik atau buruk, konstruktif atau destruktif, manusiawi atau bengis, sah atau tidak sah, bermanfaat atau mudarat. Apakah orang-orang memperoleh manfaat atau mudarat tidak jadi masalah bagi ekonomi. Orang-orang, sebagaimana segala yang bukan uang, tidak relevan.

Suatu ketika, sebagaimana semua kisah kebaikan dimulai, manusia tinggal di habitat alami. Orang-orang bekerja keras, tapi tidak untuk sesuatu yang dewasa ini disebut pekerjaan. Mereka berburu, memancing, menjerat hewan dan mengumpulkan biji-bijian, buah-buahan dan akar-akaran yang dapat dimakan. Kemudian mereka belajar mengolah tanah, menjinakkan dan menggembalakan hewan. Hasil panen dibagi bersama semua anggota suku mereka — baik pemuda mau pun orang tua, yang mampu dan yang tidak, yang sehat dan yang sakit.

“Dari setiap orang sesuai kemampuannya; untuk setiap orang sesuai kebutuhannya”, adalah praktek umum, bukan ajaran ideologis. Dan umat manusia berkembang. Desa-desa di sekitar petak-petak yang berbudidaya berkembang menjadi kota kecil, dan kota kecil pun menjadi kota besar.

Tetapi dalam perkembangannya, terjadi suatu kesalahan yang menyeramkan. Orang-orang berhenti berbagi! Orang-orang yang memiliki sesuatu mulai berdagang dengan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain, dan dimulailah apa yang sekarang ini dikenal sebagai perdagangan.

Masalahnya adalah, setelah tercerabut dari habitat alami dan masuk ke dalam habitat buatan yang tidak alami itu, setiap orang tidak selalu punya sesuatu untuk diperdagangkan dengan yang lain. Yang kaya terbedakan dari yang miskin. Apa yang harus dilakukan mereka yang miskin?

Ya, mereka bisa mengemis atau menjual diri mereka sendiri atau kembali menjadi apa yang akan mereka lakukan ketika berada di habitat alami mereka — pemburu dan pengumpul! Tetapi sekarang mangsanya adalah mereka yang kaya dan milik mereka menjadi sesuatu yang bisa diambil. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mereka yang kaya?

Mereka bisa saja kembali berbagi, tetapi tidak! Sebaliknya, mereka mengembangkan cara untuk menjaga apa yang mereka miliki. Mereka menugaskan orang-orang untuk menetapkan aturan dan orang-orang lain untuk menegakkan aturan-aturan itu.

Pekerjaan mulai tercipta, yakni para pembuat aturan dan para penjaga. Setiap kali pelanggar aturan tertangkap, ia harus diadili. Tercipta lagi pekerjaan baru — para pengacara dan para hakim. Bila dinyatakan bersalah, pelanggar aturan harus dihukum, dan penjara tercipta bersama pekerjaan pengawas dan penjaga. Ketika tahanan dibebaskan, mereka harus dipantau, sehingga petugas masa percobaan diperlukan.

Semua ini menjadi beban biaya dari mereka yang kaya. Tidakkah berbagi akan lebih murah?

Mungkin, tapi orang-orang tidak bisa kembali seperti itu sekarang. Karena semua pekerjaan tersebut merupakan suatu aktivitas ekonomi tersendiri. Untuk kembali ke pola hidup berbagi akan mengubah mereka semua menjadi miskin. Mereka ini sekarang adalah orang-orang penting dan berkuasa. Hakim, pengacara, legislator!

Miskin? Amit-amit! Meskipun enggan untuk melihat diri mereka dengan cara ini, orang-orang ini hanyalah penjaga keamanan yang terlalu diistimewakan. Dianalogikan dengan kehidupan ikan, mereka ini sebenarnya hanyalah sekedar pemangsa di dasar akuarium. Mereka akan tidak memiliki arti bila kejahatan tak ada!

Bisnis keamanan adalah seperti setiap bisnis lainnya. Supaya untung, bisnis itu harus tumbuh; tapi untuk tumbuh, kejahatan harus meningkat. Tanpa peningkatan kejahatan, bisnis keamanan akan mati. Apa yang tadinya tercipta sebagai cara untuk mengendalikan kejahatan, sekarang justru membutuhkan kejahatan itu.

Kejahatan telah menjadi bagian penting dari ekonomi. Kejahatan tidak dapat dihilangkan; kejahatan bahkan tidak dapat dikurangi tanpa merusak ekonomi. Para ekonom menyukainya. Juga para pengacara, legislator dan hakim. Tetapi mereka tidak akan mengakui hal itu! Aktivitas bisnis menjaga yang kaya dan kepemilikan mereka harus dipertahankan.

Ah, omongkosong, mungkin Anda akan mengatakan itu. Mungkin, tapi mari kita tinggalkan “suatu ketika” dan kembali masa kini.

Mengapa sebagian anggota kongres tidak hanya bermaksud mengurangi jaring pengaman sosial tapi juga menghilangkannya? Karena memepetkan kondisi orang-orang miskin meningkatkan kemungkinan mereka menjadi penjahat dan lahapan bagi bisnis keamanan.

Dan mengapa anggota kongres yang sama tidak bersedia untuk mengurangi kegiatan kompleks industri-militer? Ya, senapan AK-47 berasal dari sana dan itu adalah teknologi yang meningkatkan produktivitas. Mereka membuat pekerja keamanan dan penjahat lebih efisien.

Dan para ahli ekonomi? Baik, pikirkanlah bagaimana produk domestik, ukuran paling umum sebuah ekonomi, diukur.

Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dibeli dalam periode tertentu. Singkatnya, PDB mengukur berapa banyak uang yang telah dibelanjakan. Ketika uang yang dibelanjakan meningkat, PDB naik; ketika uang yang dibelanjakan berkurang, PDB turun.

Ketika PDB naik, perekonomian dikatakan tumbuh; ketika PDB turun, perekonomian dikatakan menyusut. Ini berarti, tentu saja, bahwa “ekonomi” hanyalah angka-angka.

Baik, tapi apa yang salah dengan itu semua? Inilah dia:

Katakanlah seorang penjahat membakar sebuah gedung besar dan api menyebabkan kerusakan sangat parah sehingga gedung itu tidak dapat diperbaiki. Pemilik gedung menyewa vendor untuk meruntuhkan itu dan membersihkan puing-puingnya.

Biaya untuk melakukan hal itu adalah produk domestik. Artinya, menghancurkan sesuatu membuatnya menjadi produk.

Joseph Alois Schumpeter, Arnold Alois Schwarzenegger-nya ekonomi, menyebutnya “destruksi kreatif” — sesuatu dihancurkan untuk membuat produk domestik.

Kenyataannya, kejahatan menciptakan sejumlah besar produk domestik. Biaya senjata dan alat-alat yang digunakan oleh penjahat adalah produk domestik. Jika tertangkap, biaya sidang seorang terdakwa adalah produk domestik. Jika dinyatakan bersalah, begitu juga biaya penahanannya, merupakan produk domestik.

Tetapi lebih buruk lagi. Pembunuhan seseorang menciptakan produk domestik.

Sekitar satu abad yang lalu, khususnya di Barat Tengah Amerika, ketika seseorang meninggal, keluarganya akan menemukan tempat nyaman di pekarangan rumah dan menggali kuburan. Di masa kini ini hal itu tidak dapat dilakukan.

Di masa kini, kematian adalah pencetak uang. Pertama, layanan pengurus pemakaman diperlukan, selanjutnya peti mati harus dibeli, kemudian petak kuburan dan bunga juga harus dibeli.

Kematian seseorang membuat produk domestik tumbuh dan berkembang. Ekonomi menjadi lebih baik dan lebih baik.

Absurd!, Anda bilang. Ya, tapi itulah persisnya bagaimana perekonomian bekerja.

Pikirkanlah itu.

Ketika sekelompok orang Saudi merobohkan World Trade Center, mereka menciptakan produk domestik, banyak sekali.

Kebanyakan orang Amerika menganggap orang-orang ini sebagai teroris, tapi dari sudut pandang ekonomi, mereka adalah pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Hitunglah semua orang yang dipekerjakan untuk membersihkan situs dan membangun kembali gedung itu. Itu adalah perwujudan mimpi Schumpeter, tapi seharusnya hal itu disebut “kreasi destruktif. ”

Jika Anda ingin tahu mengapa orang Amerika tidak memiliki pembatasan senjata, ingatlah  mimpi Schumpeter.

Bisnis-bisnis “sah” menghasilkan uang dari kematian di Amerika. Pembunuhan di Amerika adalah suatu kegiatan ekonomi kreatif. Ekonomi seperti itu mengambil nyawa manusia dan mengubah mereka menjadi produk domestik.

PDB tumbuh bersama setiap kejahatan. Tanpa kejahatan, PDB akan terjerembab.

Jadi apa hikmah dari kisah  ini?

Bagaimana bila, “Jika Anda ingin membuat ekonomi lebih baik, bunuhlah banyak orang.”

Itu tidak akan bermanfaat banyak untuk negara atau orang-orang, tapi PDB akan melonjak dan para ekonom akan terkagum-kagum atas betapa baiknya fundamental ekonomi yang ada.

Bisakah Anda bayangkan sesuatu yang lebih absurd? Bukan masalah, karena itulah bagaimana perekonomian benar-benar bekerja.

Ekonomi tidak memiliki hubungan dengan rakyat dan kesejahteraan mereka. Uang yang dihasilkan dari aktivitas merusak sama baiknya dengan uang yang dihasilkan dari suatu usaha kreatif. Uang hasil mencuri sama baiknya dengan uang usaha jujur (sebagaimana setiap bankir tahu). Uang hasil pencucian sama baiknya dengan uang bersih. Uang hasil pembunuhan (di Amerika atau di luar negeri) sama baiknya dengan uang karena melahirkan.

Itulah bagaimana perekonomian bekerja. Orang-orang maupun kualitas apa pun tidak penting; hanya uang yang dihasilkan yang penting.

Semua ini dalam sebuah bangsa yang delapan puluh persen orang-orangnya mengaku menjadi pengikut dari Tuhan yang menyatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, dan tidak seorang ruhaniwan pun mengeluh.

Itu, pembaca yang budiman, adalah bagaimana Amerika bekerja. Ekonomi hanya sekedar jumlah uang, bukan praktik tentang mempertahankan kebaikan, dan uang yang terkumpul dinilai sama, baik dihasilkan dari praktek-praktek mulia atau jahat, baik atau buruk, konstruktif atau destruktif, manusiawi atau bengis, sah atau tidak sah, bermanfaat atau mudarat. Semua pertimbangan seperti itu adalah kotor. Apakah orang-orang memperoleh manfaat atau mudarat tidak jadi masalah bagi ekonomi. Orang-orang, seperti segala sesuatu yang lain yang bukan moneter, tidak relevan, yang membuat perekonomian ini benar-benar tidak bermoral. Pesan dari seorang penasihat keuangan terkemuka membuktikan hal itu:

“Sebagai investor, kita benar-benar tidak boleh membiarkan keyakinan politik, media massa, atau apa pun, menghalangi pencarian kita untuk menumbuhkan uang yang susah payah kita peroleh menjadi kekayaan abadi. ”

 

Penulis: John Kozy. John Kozy adalah seorang pensiunan profesor filsafat dan logika yang menulis isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Setelah bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Korea, ia menghabiskan 20 tahun sebagai seorang profesor universitas dan 20 tahun bekerja sebagai penulis. Ia telah menerbitkan sebuah buku tentang logika formal secara komersial, dalam jurnal akademik dan sejumlah kecil majalah komersial, dan telah menulis sejumlah editorial tamu untuk berbagai surat kabar. Tulisan-tulisan on-line nya dapat ditemukan di http://www. jkozy.com/ dan ia bisa dihubungi lewat email dari beranda situs tersebut.

John Kozy adalah kontributor yang sering menulis untuk Global Research. Artikel-artikel Global Research oleh John Kozy.

Sumber: Global Research

Diterjemahkan dengan bantuan TransKata.

Unduh Memori Terjemahan (Translation Memory) hasil pengolahan TransKata untuk digunakan bersama TransKataTM-How-the-Economy-Works-The-Necessity-of-Crime.

Komunikasi Politik SBY: Tinggalkan Verbalisme

Seandainya SBY bilang “Sudah 7 tahun gaji saya tidak naik” pada tahun 2004, reaksi masyarakat akan sangat berbeda dibandingkan yang terjadi belakangan ini. Tahun 2004 itu, saya bayangkan, banyak orang akan sangat bersimpati padanya dan menaruh hormat atas pengorbanan yang ia lakukan.

Tetapi lihatlah reaksi untuk ucapan itu di tahun 2011 ini: bertolak belakang bukan? Mengapa ucapan yang sama, oleh orang yang sama, mendapat reaksi yang sangat berbeda, bahkan mungkin bertolak-belakang?

Konteks. Itulah jawabannya.

Tiliklah bahwa komunikasi terdiri dari sekitar 30% verbal (kata-kata, tutur mau pun tulisan), dan sekitar 70% non-verbal (gestur, postur, ekspresi wajah, kontak mata, emosi, gaya, tekanan, dll).

Dalam kasus pejabat publik, saya percaya prosentasi komunikasi verbal lebih kecil lagi, kemungkinan sekitar 5%, karena sebagian besar porsi komunikasi pejabat publik, bagian yang lebih keras “berteriak”, adalah rekam-jejak tindakan, keputusan, kebiasaan, prestasi, dlsb.

Actions speak louder than words.

Konteks komunikasi pejabat publik didominasi oleh rekam-jejaknya. Atau meminjam peristilahan Stephen Covey dalam 7 Habits of Highly Effective People, adalah emotional bank-account (saya terjemahkan bebas sebagai “piutang emosional”) yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain: seberapa besar tindakan dan keputusan pejabat tsb. memperbesar piutang emosional pejabat tsb. dari para pemilihnya; dalam kasus SBY: piutang emosional SBY dari rakyatnya.

Kalau piutang emosional itu positif, tindakan dan ucapan SBY akan ditanggapi positif. Kalau negatif, tindakan dan ucapan SBY, betapa pun diupayakan atau diniatkan untuk bercitra baik, akan selalu mendapat tanggapan negatif.

Nah, dalam kasus ucapan SBY tentang gajinya, lepas dari apa pun niatan dan motivasi sesaat dalam pengucapan pesan itu, masyarakat melihatnya dalam konteks yang lebih luas, dan karena konteks yang dilihat oleh sebagian besar masyarakat adalah bahwa SBY gagal dalam menjalankan amanah kepresidenannya, karena piutang emosional SBY nol, atau bahkan negatif, maka adalah sebuah keniscayaan, sebuah hukum alam, bahwa masyarakat luas menanggapinya dengan sinisme dan sikap-sikap negatif lain.

Kalau demikian, kita harus bagaimana?

Saya percaya, rakyat kita sebagian besar menyimpan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Kita mencintai para pemegang amanah kita. Hanya dalam kondisi di mana para pemegang amanah itu sudah “melampaui batas” (silakan beri definisi masing2 untuk ini) maka cinta kita berubah menjadi benci dan dendam.

SBY, dengan segala kekeliruannya saat ini, tidak perlu kita benci, tidak perlu kita turunkan dari kekuasaannya. Kita hanya perlu menginsyafkannya.

Saya pemilih SBY di 2009 lalu. Saya menyesalinya saat ini. Tapi saya masih menyimpan harapan buat SBY.

Saya berharap SBY memulai perubahan secara radikal dalam sikap dan tindakannya. Harapan saya adalah sebagai berikut:

  1. Hentikan verbalisme. Jangan lagi banyak bicara. Berikan saja bukti bahwa janji-janji semasa kampanye telah dipenuhi. Jangan beralasan, jangan bilang bahwa ketidakterpenuhan janji adalah suatu hal lumrah.
  2. Perlihatkan pemihakan. Dalam hal ini, kembali, jangan juga sebatas verbalisme. Buktikan bahwa rakyat Indonesia lebih penting daripada keinginan pemerintahan Obama. Buktikan dalam suatu kesempatan bahwa kita tidak tunduk pada kepentingan sepihak pemerintahan Obama. Tunjukkan bahwa kita mandiri.
  3. Rakyat ingin sejahtera, maka berikan itu secara kongkrit: kendalikan harga-harga supaya tetap terjangkau.

Itu saja.

Ingat SBY, dan Anda para penasihat atau tim yang bekerja untuk SBY, bahwa verbalisme Anda hanya berkontribusi kurang dari 5% atas citra yang terbentuk. Masyarakat sudah semakin cerdas. Camkan itu.

Insyaflah. Kalau tidak …

Puisi Sedih (Untuk Indonesia)

tiba-tiba saja menyergap
kemurungan itu
di tengah musik, di tengah keriangan
di sebuah ruangan dengan banyak makanan

tiba-tiba saja mendekap
kesepian itu
padahal politik begitu gempita
padahal bisnis sedang bergelora

kesedihan ini mulanya setitik
tapi waktu membuatnya menggumpal
makin keras, makin besar

misteri apakah ini
yang mengawani hidup
mengawini hidup
terkadang datang, tak diundang
mengendap dari kejauhan
dari bayangan

ke manakah kita semua akan pergi, kawan
ketika segalanya seakan tak tenang
di kedalaman
di kedalaman hati
yang terdalam

(Tangerang, 23 Jan 11, sebuah keresahan sayup yang semakin menderak setelah membaca penguasaan negeri ini oleh sekelompok mafia intelijen).

Puisi Cinta Nan Santun Buat SBY

(1)

tuan presiden indonesia
cinta kami puluhan juta
padamu kami titip asa

engkau cerdas dan simpatik
jutaan pula kami tertarik
pada tawaran cahaya sepercik

maka kami heran
bila kau bersikap enggan
pada tugas yang kau emban

tugasmu hanya satu:
menjaga cinta kami tak beku
dengan sepenuh kekuatanmu

karena bila tidak
kezaliman dibiarkan merebak
kami bisa bergolak

cinta kami besar
bila janji dilanggar
hati kami terbakar

cinta kami puluhan juta
tuan presiden, puluhan juta
cinta dan benci tipis batasnya
bila khianat menusuk cinta
benci kami puluhan juta

(2)

tenangkan kami bahwa “I love US as my second country” tak bermakna
kami tahu Ibu Pertiwi sakit hati jika engkau mendua

yakinkan kami sebagai presiden kau paham
engkau bukan pengamat, konsultan, atau awam
hanya bisa “meminta, mengharap” dan lain kata terpendam
sungguh kekuasaan nyata kau genggam
hasil akhirnya tanggung jawabmu seorang

jangan isyaratkan seolah kau biarkan
orang-orangmu menjilat penuh kepuasan
ketika isterimu dijual dan digadang-gadangkan
dalam nepotisme penuh ketelanjangan

tegaskan lagi pada kami
kebijakan negosiasi emas, energi, dan minyak bumi
sungguh buat kesejahteraan negeri
bukan tukar-menukar kekuasaan dan harga diri

sadarilah engkau bukan pemimpin
kamilah, rakyatmu, sang pemimpin
engkau hanyalah kepala pembantu rumah tangga negeri
digaji dengan perasan keringat dan air mata kami

tuan presiden, tunduklah kepada kami
bukan tunduk kepada majikan di luar negeri
penekan agenda penjajahan dan terorisasi
atas anak bangsa dan agamamu sendiri

Survei Kepuasan Pengguna AcuanBahasa / KBBI / Glosarium

Anda pengguna AcuanBahasa, KBBI, atau Glosarium?

Mohon bantuan Anda untuk mengisikan survei berikut ini dengan sebaik-baiknya. Opini Anda sangat penting dalam rangka perbaikan produk sehingga semakin memenuhi keinginan Anda.

Tekan tombol hitam “Ikuti Survei!” berikut ini untuk menjawab survei ini. Jangan kuatir, hanya ada 1 pertanyaan;-).

the curiousity within